BANYUWANGI - Terinspirasi inovasi pelayanan publik Banyuwangi, Komisi
II DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke kabupaten yang bertajuk the
sunrise of java ini, Jumat (31/8). Kedatangan rombongan anggota parlemen
bidang pelayanan publik ini ingin mengetahui lebih dalam tentang
inovasi pelayanan publik.
Rombongan DPR RI ini dipimpin Nihayatul Wafiroh yang membawa lima orang anggotanya dan perwakilan ombudsman RI.
Saat tiba di Banyuwangi, rombongan parlemen ini disambut hangat
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, di lounge pelayanan publik
pemkab. Di sana, Bupati Anas mengajak rombongan menselancari sejumlah
inovasi layanan publik berbasis IT di layar komputer. Mulai dari
e-village budgeting dan e-monitoring untuk pengelolaan keuangan desa di
Banyuwangi secara online serta aplikasi yang mengintegrasikan berbagai
program pengentasan kemiskinan yang ada di Banyuwangi.
Dikatakan Nihayatul, inovasi-inovasi pelayanan publik di Banyuwangi
ini sudah dikenal di Indonesia. Bahkan, kata dia, banyak lembaga
pemerintah dan intansi vertikal lainnya kerap memberikan rekomendasi
untuk belajar kepada Banyuwangi.
“Begitu juga dari komisi II DPR RI, juga ingin mengetahui lebih dalam
tentang pelayanan publik di sini. Sekalian pulang kampung, saya ajak
teman-teman untuk melihat secara langsung dan belajar ke Banyuwangi.
Mulai di lounge pelayanan publik hingga Mall Pelayanan Publik,” ujar
politisi asal Banyuwangi ini.
Hasil dari kunjungan tersebut, terang Nihayatul, akan dijadikan
rujukan bagi lembaga ataupun intansi lainnya. “Oleh-oleh dari kujungan
ini akan kami bawa untuk dibahas saat rapat dengan kementerian sebagai
contoh inovasi yang bisa dijadikan rujukan,” katanya.
Saat di Banyuwangi, para senator ini mengunjungi Lounge Pelayanan
Publik dan Mal Pelayanan publik yang digagas pemerintahan kabupaten dan
pertama di Indonesia. Mall ini mengintegrasikan 172 layanan pemerintah
dan lintas instansi. Mulai pengurusan perijinan, adiministrasi
kependudukan seperti KTP, KK dan akte kelahiran/ kematian. Selain itu,
juga pengurusan STKN, PDAM, BPJS, pajak hingga ijin melaksanakan
pernikahan.
Di sana, rombongan melihat bagaimana pelayanan perijinan terpadu yang dilakukan Banyuwangi.
“Ini sangat memudahkan masyarakat karena tidak harus pergi ke
berbagai lokasi hanya untuk mengurus satu dokomen. Inovasi yang hebat
ini perlu direplikasi dan dicontoh oleh daerah-daerah lain agar
pelayanan publiknya maju,” Nihayatul
Sementara itu, di hadapan rombongan Bupati Anas menyatakan inovasi
pelayanan publik adalah visi kepemimpinan daerah yang harus melayani
masyarakat. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, menurut Anas setiap
daerah harus memetakan permasalahan daerahnya lalu menentukan skala
prioritas penyelesaian.
"Salah satu permasalahan di Banyuwangi adalah luasnya wilayah
geografinya, sehingga kami memilih menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) sebagai kendaraan percepatan pelayanan publik. Maka
lahirlah program seperti e-village budgeting, e-monitoring, dan
program-program kemiskinan yang berbasis data geospasial.
